Fiqih Zakat Profesi

//Fiqih Zakat Profesi

Fiqih Zakat Profesi

Fiqih Zakat Profesi 

 

1.1         PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan.[1] Baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, sebagai ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun, (rukun ketiga ) dari rukun islam yang lima. Sehingga keberadaannya di anggap sebagai ma;luu  minad-diin bidh-dharuroh atau di ketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.[2]

Harta yang di miliki atau di inginkan untuk di miliki oleh manusia, pada kenyataanya sangat beragam dan berkembang terus menerus. Keragaman dan perkambangan tersebut berbeda dari waktu kewaktu, tidak terlepas kaitannya dengan ‘urf  “adat”  dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda.[3] Di Indonesia, misalnya di  bidang pertanian, disamping pertaniuan yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan pokok, kini sector pertanian sudah terkait dengan sector perdagangan, demikian pula sector perdagangan yang kini perkembangannya sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut dan sebagainya. Juga kegiatan jasa yang melahirkan profesi yang bermacam-macam seperti konsultan, tenaga kesehatan, tenaga pengajar, pegawai dan karyawan dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Sector perdagangan dan perusahaan kini kini juga melebar pada perdagangan valuta asing, perdagangan saham, pasar modal, perdagangan saham, obligasi, sertifikat pasar modal dan surat-surat berharga lainnya.[4]

Dalam kajian fiqih, timbul pertanyaan bagaimana menempatkan beragam komoditi dan jasa yang terus berkembang sebagai subyek atau  objek zakat, termasuk yang berkaitan dengan nisbah, besarnya zakat, waktu pengeluarannya dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Terutama yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi modern.[5]  Al-Qur’an merupakan rujukan dan sumber utama umat islam, menjelaskan bahwa sumber zakat ini dengan dua pendekatan. Yakni pendekatan ijmali ‘global’ segala harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat dan pendekatan tafsili ‘terurai’ yang menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila sudah memenuhi persyaratan zakat, maka wajib di keluarkan zakatnya.[6]

1.2         PERMASALAHAN

Dari uraian diatas penyusun perlu untuk membahas tentang zakat kontemporet dalam ekonomi modern sebagai harta wajib zakat, seperti zakat profesi,  zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang dan zakat sector modern lainnya. Juga tentang landasan hukum, nisbah, waktu dan cara mengeluarkannya.

1.3         PEMBAHASAN MASALAH.

  1. Zakat Profesi.

Yusuf Al-Qordowi[7] menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslim saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang di usahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri, misalnya, profesi dokter, arsitek, ahli hukum dan sebagainya maupun yang di lakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan memakai system upah atau gaji. Wahab al-Zuhaili[8] mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang di terima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, ahli hukum, penjahit dan sebagainya. Dan juga terkait dengan pemerintah (pegawai negri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji dan upah, dalam waktu yang relative tetap. Seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh di katakana al- maal al- mustafaad.  Fatwa ulama yang di hasilkan pada waktu Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di kwait tanggal 29 Rojab 1404 H. ( 30 April 1984 M.), Bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adlah kegiatan profesi yang menghasilkan amal bermanfaat baik yang di lakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan sebagainya. Maupun yang di lakukan secara bresama-0sama seperti karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan gaji.[9]

Secara sevara global, Allah telah menyatakan mengenai zakat pendapatan dengan redaksi “min thayyibati maa kasabtum” (Q.S. Al-Baqoroh 2 : 267) sebagaimana di terangkan dalam hadist :

“ Barang siapa yang mendapatkan harta, dia tidak wajib zakat hingga harta tersebut telah dimilikinya, selama satu tahun.”

(H.R Turmudzi, dari Ibnu Umar ).

Landasan Hukum Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib di keluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surat At-Taubah : 103 dan Al-baqoroh : 267 dan juga Firman-Nya dalam Adz-Dzariyat : 19

“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Sayyid Qhutub, dalam tafsirnya Fizhilaalil Qur’an[10]  menafsirkan surat al-baqoroh ayat 267 menyatakan bahwa,, nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang di keluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertaniian maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat ddi zaman Rasulallah SAW maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib di keluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana di terangkan dalam sunnah Rasulallah SAW, baik yang sudah di ketahui secara langsung, maupun yang di qiyas-kan kepadanya. Al-qur’an dalam tafsir Al-jaami’ Li Ahkam Al-Qur’an,[11]  menyatakan bahwa yang di maksud dengan kata-kata hakkun ma’lum (hak yang pasti) pada Ad-Dzariyat : 19 adalah zakat yang di wajibkan. Jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus di keluarkan zakatnya.

Nishab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Pada zakat perdagangan maka nishab, kadar dan waktu pengeluarannya sama seperti dengan zakat emas dan perak. Nishabnya85 kg emas kadar zakatnya 2,5 % dalam waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah di kurangi kebutuhan pokok. Contoh, jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000,- / bulan dan kebutuhan pokok perbulan sebesar Rp.3.000.000,- maka besar zakat yang di keluarkannya adalah 2,5 %  x 12 x  Rp. 2.000.000,-. Atau sebesar Rp. 6000.000/tahun. Atau Rp. 50.000,- / bulan.

Pada zakat pertanian, maka nishabnya adalah senilai 653 kg padi atu gandum, kadar zakatnya 5% dan di keluarkan setiap mendapatkan gaji. Contoh, jika kewajiban zakat si A adalah 5% x 12 x Rp. 2.000.000,- sebesar 1.200.000 / tahun.

Zakat rikaz[12], maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada hisab dan di keluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban berzakatnya 20% x 5.000.000 atau sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan.

H.R Abu Dawud :

“Sesungguhnya rasulallah SAW memungut zakat dari barabh tembaga” (H.R Abu dawud).

Zakat profesi bisa di analogikan pada dua hal sekaligus. Yatitu, zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya karena di analogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat pofesi tidak ada ketentuan haul, ketentuan waktu menyalurkan adalah pada saat menerima. Mislanya, setiap bulam. Missal, seorang dokter yang membuka prakteknya sendiri maka zakatnya dikeluarkan setiap bulan sekali.

Dari sudut kadar zakat, di analogikan pada zakat uang, karena memang gaji honotarium, pada umumnya yang di terima dalam bentuk uang, maka kadar zakatnya adalah sebesar rub’ul ‘usyri atau 2,5 %.[13] Kadar dan nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat nuqud (emas dan perak) adalah qiyas yang ‘ilat hukumnya ditetapkan melalui metode syabah.[14]

Contoh, misalnya seorang konsultan mendapatkan honorium 5 juta/bulan, dan ini sudah mencapai nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 2;5 % / bulan. Sebaliknya jika seorang pegawai bergaji 1 juta perbulan, dan belum mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Dalam perspektif ekonomi modern zakat prifesi termasuk kategori Flows.[15]

  1. Zakat Perusahaan.

Perusahaan pada umumnya, mencakup tiga hal yang besar, pertama perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika ddi kaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang di hasilkan harus halal da dimiliki oleh orang yang beragma islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham ynag beragama islam, contohnya perusahaan sandang pangan, perusahaan kendaraan dan lain sebagainya.

Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi dan sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, misalnya lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, money changer).

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah  nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam surat al-baqoroh : 267 dan ta- Taubah : 103. Juga hadist riwayat Imam Bukhori9hadist ke 1448 dan di kemukakan kembalihadist ke-1450 dan 1451)[16] dari Muhammad bin Abdillah al-Ashari, ia berkata bahwa Abu Bakar R.A telah menuliskan surat yang berisikan kewajiban yang di perintahkan Rasulallah SAW :

“Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah, sebaliknya jangan pula di pisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.”

“dan harta yang di satukan dari dua orang yang berkongsi maka kembalikan padan keduaya secara sama.”

Hadist tersebut pada awalnya berdasarkan asbab al-wurud, adalah hanya berkaitan dengan perkongsian hewan ternak, sebagaimana di kemukakan dalam berbagai kitab fiqih[17], tetapi dengan dasar qiyas, (analogi) di pergunakan pulauntuk berbagai syirkah perkongsian serta kerjasama usaha dalam berbagai bidang.

Sebagaimana yang di kemukakan Hadist riwayat Imam Bu Dawud[18], dari Abu Hurairoh R.A yang di marfu’kannya (dinisbahkan kepada Rasulallah SAW) bersabda :

“Sesungguhnya Allah SWT berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkonjungsi (berserikat) selama salah satunya tidak berkhianat  dengan yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan maka aku akan keluar dari mereka.”

Berdasarkan hadist-hadist tersebut, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (rech person).

Karena itu, muktamar interasional pertamatentang zakat menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan adanya kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham, agar terjadi keridhaan dank e ikhlashan mengeluarkan kesepakatan itu. Seyogyamya di tuangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi terikat.

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat perusahaan ini, dalam Undang-undang No. 38, Tahun 1997, tentang pengelolaan zakat Bab IV Pasal II ayat (2) bagian (b) di  kemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib di keluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Secara umum, pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan, demikian pla nishabnya adalah senilai 85 gram emas. Pola perhitungan zakat perusahaan di dasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban kewajiban atas aktiva lancer atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) di tambah keuntngan, di kurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu di keluarkan 2,5 % sebagai zakatnya. Sementara pendapatan lain ada yang menyatakan, bahwa yang wajib di keluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungan saja.

  1. Zakat Surat-Surat Berharga.

Zakat Saham.

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan dengan kepemilikannya adalah saham.

Yusuf Al-Qordhowi[19] mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham. Pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industry murni artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan maka sahamnya tidak wajib di zakati. Misalnya hotel, travel dan angkutan. Alasannya adalah saham-saham itu tidak terletak pada alat-alat, perlegkapan, gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada di masukan kedalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya di keluarkan bersama zakat lainnya. Pendapat ini pula di kemukakan oleh Syekh Abdurrahman Isa.[20] Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan keguatan pengolahan seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industry. Seperti dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham atas perusahaan itu wajib di keluarkan.

Dari sudut hukum, saham termasuk kedalam harta yang wajib di keluarkan zakatnya. Kewajiban zakat ini di kaitkan dengan nash-nash yang bersifat umum, seperti at-Taubah : 103 dan Al-Baqoroh : 267 yang mewajibkan semua harta yang di miliki untuk di keluarkan zakatnya.

Zakat saham di analogikan pada zakat perdagangan, baik baik nishab maupun kadarnya. Yaitu nishabnya senilai 85 gram emas, dan kadarnya 2,5 %. Yusuf alQahdhawi memberikan contoh jika seseorang memiliki saham senilai 100 dinar, kemudian di akhir tahun mendapatkan dividen (keuntungan) sebesar 200 dinar, maka ia hars mengeluarkannya sebesar 2,5 % dari 1.200 dinar. Atau sekitar 30 dinar.

Sementara itu, muktamar internasional pertama tentag zakat menyatakan bahwa, jika perusahaan telah menegluarka zakatnya sebelum dividen di bagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan zakat, maka para  pemegang sahamlah berkewajiban mengeluarkan zakatnya.

 

Zakat Obligasi.

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan atau pemerintah keada pemegang untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Yusuf Al-Qardhawi[21] mengemukakan perbedaan saham dan obligasi. Saham merupakan bagian harta dari bank atau perusahaan. Sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan atau, bank atau pemerintah. Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang. Dividen saham hanya di bayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi di bayar setelah waktu tertentu yang di tetapkan.

Selama perusahaan tidak memperoduksi barang-barang yang di larang maka saham menjadi salah satu obyek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi terganntng kepada bunga yang termasuk riba yang di larang secara tegas oleh ajaran islam. Meskipun emikian sebagian ulama walaupun sepakat akan haramnya buma, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah salah satu sumber sumber objek dalam perekonomian modern. Muhammad Abu Zahrah[22] menyatakan bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi dari pada saham. Dengan demikian orang akan terdorog untuk meninggalkan yang halal, dan melakukan yang haram.tetapi jika obligasi hanya tergantung pada bunga, maka bukan merupakan sumber zakat, karena zakat hanyalah di ambil dari harta yang baik dan halal, sementara bunga termasuk kategori riba, dan riba sangat jelas keharamannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, Q.S Ali Imron : 130

“Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Surat Al-Baqoroh :278

“Hai, orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan riba ( yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”(Q.S Al-Baqoroh :278 )

  1. Zakat Perdagangan Mata Uang.

Salah satu jenis mata perusahaan yang kini berkembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertukaran mata uang  asing atau di sebut dengan money changer atau al- sharaf, money changer ini terbagi dua bagian[23].yatiu :

  1. Pertukaran  uang yang sama jenisnya,

Pertukaran uang yang sama jenisnya misalnya rupiah dengan rupiah, dollar dengan dollar dan lainnya tidak boleh di lakukan, karena termasuk riba, kecuali dalam keadaan sama dan di lakukan secara kontan dan langsung. Dalam hadist riwayat Imam Bukhari, berkata Abu Sa’id tentang tukar menukar uang, aku mendengar Rasulallah SAW bersabda :

“ Emas dengan emas harus sama (ukuran dan beratnya) perakn dengan perak harus sama (ukuran dan beratnya).”

Dalam hadist lain, riwayat Imam Bukhari[24] dari Abu Sa’id al-Khudari bahwa Rasulallah SAW bersabda,

  1. Pertukaran mata uang yang berbeda jenisnya seperti antara rupiah dan dollar, rupiah dengan ringgit dan mata uang lainnya. Maka berdasarkan ijma’ ulama,[25] hal itu boleh boleh di lakukan dengan beberapa syarat[26] antara lain :

Pertama, terjadi saling menerima mata uang (taqoobidl) di tempat terjadinya akad jual beli, agar tidak sampai jatuh pada riba nasi’ah[27] jika tidak di lakukan pada saat tersebut. Sebuah hadist riwayat Imam Bukharri di kemukakan bahwa Umar bin Khatab mendengar seseorang menukarkan emas sambil berkata ketika ia menerima tukarannya : “Tunggulah penjagaku pulang dari hutan.” Lalu Umar berkata : “Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya, sehingga terjadi proses pertukarannya. Rasulallah SAW bersabda :

“Tukar menukar emas dengan emas itu adalah riba, kecuali dilakukan kontan  dengan kontan, gandum dengan gandum juga adalah riba, kecuali dilakukan kontan dengan kontan. Kurma dengan kurma adalah riba kecuali dilakukan kontan dengan kontan.”

Kedua, hendaknya pertukaran itu di lakukan dengan nilai tukar yang sama antara antara suatu mata uang dengan mata uang yang lainnya.

Adapun yang menjadi landasannya keabsahan tukar menukar mata uang yang berbeda dengan persyaratan tersebut diatas adalah hadist riwayat Imam Bukhari[28] dari Abu badrah rasulallah SAW bersabda :

“Janganlah kalian menukarkan emas dengan emas, kecuali sama dengan sama. Jangan pula  perak dengan perak atau sebaliknya. Sekehendak hati kamu sekalian.”

Hadist tertsebut membolehkan pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya yang berbeda sesuai dengan nilai, harga dan mekanisme pasar.

Adapun mengenai zakatnya,dianalogikan dengan zakat perdaganganbaik nishab, waktu maupun kadarnya. Nisabnya adalah senilai 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5 % di keluarkan satu tahun sekali.

KESIMPULAN      

  1. Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtimaa’iyyah artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat di kelola dengan baik, baik dalam pengambilannya maupun pendistribusianya pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.
  2. Sector ekonomi modern potensial sebagai harta wajib zakat adalah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, dan sumber zakat modern lainnya.
  3. Di dalam menentukan sumber atau objek zakat atau harta yang wajib di keluarkan zakatnya, Al-Qur’an dan hadist mempergunakan dua metode  tafsil dan pendekatan ijmal (global).

PENUTUP

Demikian makalah ini di susun yang bersifat sederhana dan mungkin banyak kekurangan, maka untuk menyempurnakannya penulis berharap mohon tanggapan, sanggahan, dan kritikan serta saran yang bersifat membangun guna meningkatkan dan menyempurnakan makalah ini. Dari penulis mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semoga makalah ini bermanfaat untuk penulis dan mahasiswa pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Didin  Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta : 2002 PT Gema Insani Press.

Yusuf Al-Qhardhawi, Fiqih Zakat : Beirut, Muassasah, 1991

Hassan Saleh, Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer, Jakarta, 2008. PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Idris marzuqi, Buah Fikiran Untuk Umat Telaaah Fiqih Holistik, Kediri, : 2008. PT Kasturi.

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah  wacana ulam dan cendikiawan, Jakarta : Bank Indonesia-Tazkia Institute 1999

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jakarta : Logos, 1997

Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, damaskus : 1946

Ali Yafi, Menggagas Fiqih Sosial, bandung : 1994

[1] Yusuf AL-Qordowi, Al-Ibadah Fi AL-Islam, (Beirut : Muassasah Risalah, 1993) hlm. 235

[2] Misalnya, dalam hadist riwayat muslim dari Abdullah bin umar, shahih Muslim. Hlm. 235

[3] Ali YafiMenggagas Fiqih Sosial, bandung, 1994. Hlm. 231

[4] Said Aqil Munawwar, “Makalah pada seminar di Bandung.” 1998

[5] Dr. K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN, MSC., zakat dan Perekonomian Modern (Jakarta : 2002) Hlm. 5

[6] Ibid, hlm. 91

[7] Yusuf Al-Qordowi,  Fiqh Zakat, (Beirut : Mussasah Risalah, 1991) hlm. 487

[8] Wahab al – Zuhaili, Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu, Juz III, hlm. 1948

[9] Dr. K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN, MSC., Op. Cit., hlm. 94

[10] Sayyid Quthub Fi Zhilaalil Qur’an, hlm. 310-311

[11]  Al-Qurthubi, Tafsir Al-maami’ Li Ahkaam Al-Qur’an

[12] Lihat beberapa pendapat ualam dalam Muhammad baghir al-Habsyi, Fiqh Praktis, hlm. 302.

[13] Wahab zuhaili, al-Fiqh al- islamiy wa Adilatuh, Op. Cit., hlm 761

[14] Amir Syarifuddin ushul fiqih, (Jakarta : Logos, 1987) Jilid I hal 2004, yang di maksud dengan asal pokok masalah atau tempat bersandarnya Qiyas) karena ada jaami 9alasan yang mempertemukan ) yang menyerupainya.

[15] Flows adalah berbagai aktivitas ekonomi yang di lakukan dalam waktu, jam, hari, bulan, bergantung pada akadnya.

[16] Shahih Bukhari 2000, hlm 114

[17] Abu Ubaid al-qosim bin salaam, al-Amwaal : 1986 hal 398

[18] Sunan Abi dawud hal 1476 hadist no. 3383

[19] Yusuf Al-Qordhawi Op.Cit hal. 523, lihat Abdul Azizi Muhammad ‘azam, Fiqih Mu’amalah hal. 73. Lihat Muhammad syafi’I Antonio, bank Syari’ah Wacana Ulama Cendikiawan hal. 64.

[20] Yusuf Al-Qordhawi, Ibid.

[21] Yusuf Al-Qordhawi, Op. Cit, hal. 529

[22] Muhammad Abu zahrah, dalam ; Penerapan zakat dalam Dunia Modern, Syauqi Ismail Syahhatin, terj Anshari Umar Sitanggal, hlm. 187.

[23] Shahih Bukhari, Op. Cit., hal. 169, hadist No. 2176

[24] Ibid, hadist No. 2177.

[25] Mahmud Zatari, Op.Cit, hal. 416

[26] Ibid, hlal. 416-417

[27] Riba nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

[28] Sahih Bukhari, Op. Cit., ihal. 169

2017-11-27T09:18:49+00:00